DESKRIPSI:

Kecurangan (fraud) merupakan ancaman eksistensial bagi Lembaga Jasa Keuangan (LJK). Modusnya kini semakin berkembang, tidak hanya berupa pencurian aset atau manipulasi laporan keuangan konvensional, tetapi juga merambah ke ranah kejahatan siber (cyber fraud) dan penyalahgunaan teknologi informasi.

Untuk menjawab tantangan ini, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menerbitkan POJK Nomor 12 Tahun 2024 tentang Penerapan Anti-Fraud bagi Lembaga Jasa Keuangan. Regulasi ini mengharuskan LJK untuk memiliki pendekatan Anti-Fraud yang terintegrasi ke dalam sistem tata kelola perusahaan (GCG) dan manajemen risiko.

Pelatihan ini dirancang untuk membedah kewajiban-kewajiban baru dalam POJK 12/2024 secara praktis. Peserta akan dibimbing untuk menyusun strategi pencegahan yang terintegrasi dengan tiga lini pertahanan (Three Lines of Defense), membangun mekanisme pelaporan (Whistleblowing System) yang efektif, serta menangani kasus fraud sesuai standar prosedur yang diatur perundang-undangan. Tujuannya adalah menciptakan ekosistem kerja yang transparan, akuntabel, dan tahan kecurangan.

TUJUAN :

Setelah mengikuti pelatihan ini, peserta diharapkan mampu:

1. Memahami Komprehensif POJK 12/2024:
   • Mengetahui pasal-pasal krusial, definisi fraud, serta kewajiban eksplisit yang dibebankan kepada Dewan Komisaris, Direksi, dan pejabat lainnya.
   • Memahami prinsip-prinsip penerapan anti-fraud (Koherensi, Efektivitas, dan Efisiensi).
2. Mengintegrasikan Strategi Anti-Fraud ke Manajemen Risiko:
   • Melakukan identifikasi dan penilaian risiko fraud (Fraud Risk Assessment) yang menyeluruh terhadap seluruh unit bisnis.
   • Menyusun peta risiko (Fraud Map) untuk menentukan prioritas mitigasi.
3. Mengoptimalkan Fungsi Pencegahan dan Deteksi:
   • Mendesain pengendalian internal yang spesifik untuk mencegah fraud (misal: segregasi tugas, otorisasi dual control).
   • Memanfaatkan teknologi (Data Analytics/AI) untuk mendeteksi pola anomali transaksi secara dini.
4. Menerapkan Mekanisme Pelaporan & Penanganan Kasus:
   • Mengelola Whistleblowing System (WBS) yang melindungi pelapor sesuai standar POJK.
   • Menjalankan proses investigasi fraud yang sistematis, profesional, dan menghormati asas praduga tak bersalah.
5. Membangun Budaya Anti-Fraud:
   • Menyusun kode etik dan pedoman perilaku yang menekankan integritas.

MANFAAT :

Pelatihan ini memberikan nilai strategis bagi perlindungan aset dan keberlanjutan usaha:

Bagi Lembaga Jasa Keuangan (Institusi)

• Kepatuhan Regulasi (Compliance):
  • Menghindari sanksi administratif dari OJK akibat ketidakpatuhan terhadap POJK 12/2024 (misal: pembatasan kegiatan, denda, atau sanksi kepada manajemen).
• Perlindungan Aset & Keuangan:
  • Mengurangi potensi kerugian finansial langsung akibat tindak kecurangan.
  • Mengurangi kerugian tidak langsung (reputational risk) seperti penurunan kepercayaan nasabah dan investor.
• Penguatan Tata Kelola (GCG):
  • Menciptakan struktur pengawasan internal yang lebih solid dan independen.
  • Memastikan fungsi Satuan Anti-Fraud bekerja sinergi dengan Unit Kepatuhan dan Audit Internal.

Bagi Peserta (Manajemen, Internal Audit, Satuan Anti-Fraud)

• Standarisasi Prosedur: Memiliki panduan jelas dalam menghadapi indikasi fraud tanpa melanggar prosedur hukum atau HAM.
• Kemampuan Deteksi Dini: Terampil melihat Red Flag (bendera merah) di area kerja masing-masing sebelum kecurangan membesar.
• Perlindungan Profesional: Memahami batas kewenangan dan tanggung jawab hukum saat menangani kasus, sehingga terhindar dari risiko pribadi.