DESKRIPSI:

Lanskap investasi dan perizinan berusaha di Indonesia terus bergerak menuju ekosistem digital yang terintegrasi. Dengan diterbitkannya PP Nomor 28 Tahun 2025, terjadi penyesuaian signifikan terkait pemetaan risiko bisnis, standar sertifikat, dan mekanisme pelaporan kinerja investasi (LKPM). Regulasi ini menjadi dasar bagi pelaku usaha untuk memastikan izin yang dimiliki sesuai dengan skala dan risiko usahanya secara akurat, serta memenuhi kewajiban pelaporan yang kini lebih dikaitkan dengan sistem OSS.

Pelatihan ini dirancang untuk membimbing pelaku usaha, manajer perizinan, dan konsultan dalam memahami perubahan terbaru tersebut. Peserta akan diperkenalkan dengan pembaruan alur pada sistem OSS, teknik penetapan skala risiko usaha (Menengah Tinggi, Menengah Rendah, Rendah, dan Sangat Rendah), serta cara menyusun dan melaporkan LKPM dengan benar melalui platform yang terintegrasi untuk menghindari sanksi administratif.

Tujuannya adalah memastikan perusahaan tidak hanya memiliki kepastian hukum berusaha melalui NIB yang sah, tetapi juga mempertahankan status kepesertaan LKPM yang baik sebagai indikator kinerja investasi bagi para investor dan pemangku kepentingan.

TUJUAN :

Setelah mengikuti pelatihan ini, peserta diharapkan mampu:

1. Memahami Ketentuan PP 28/2025:
   • Menyadari pasal-pasal kunci yang mengatur perubahan standar OSS dan integrasi pelaporan.
   • Memahami klasifikasi bidang usaha baru dan kriteria penetapan risiko.
2. Menguasai Alur Proses OSS RBA Terbaru:
   • Melakukan pembaruan data perusahaan di sistem OSS sesuai standar baru (migrasi data).
   • Memastikan kecocokan antara KBLI yang dipilih dengan NIB yang terbit.
   • Mengurus Perizinan Berusaha (PB), Perizinan Komersial, dan Perizinan Operasional sesuai tingkat risiko.
3. Melaporkan LKPM Secara Akurat & Tepat Waktu:
   • Menghitung dan mengklasifikasikan kegiatan investasi (Realisasi Tanah, Bangunan, Mesin, Lainnya).
   • Melaporkan keterkaitan tenaga kerja dan ekspor/impor jika berlaku.
   • Menghindari kesalahan umum yang sering menyebabkan pembatalan laporan.
4. Memitigasi Sanksi Administratif:
   • Mengetahui konsekuensi hukum jika NIB dibekukan atau sanksi keterlambatan pelaporan LKPM.
   • Menyusun strategi perbaikan administrasi jika terjadi kesalahan data di masa lalu.
5. Mengintegrasikan Data Keuangan untuk Pelaporan:
   • Mengambil data dari sistem internal keuangan perusahaan untuk penyusunan laporan secara efisien.

MANFAAT :

Pelatihan ini memberikan keuntungan strategis bagi keberlangsungan bisnis:

Bagi Perusahaan (Pelaku Usaha)

• Kepastian Operasional (Legal Certainty): Izin usaha yang valid berdasarkan risiko yang tepat menghindari potensi penghentian operasi oleh pemerintah daerah atau penegak hukum.
• Akses Kemudahan Lain: Status NIB yang aktif dan LKPM yang terpenuhi membuka akses perbankan (kredit), lelang proyek pemerintah, dan fasilitas pajak.
• Penghematan Biaya & Waktu: Menghindari biaya denda keterlambatan dan biaya konsultasi perbaikan berulang kali.
• Citra Perusahaan: Menunjukkan kredibilitas perusahaan sebagai pelaku usaha yang patuh dan transparan di mata investor dan regulator.

Bagi Peserta (Legal Officer, Staff Perizinan, Finance/Accounting)

• Kompetensi Teknis: Mahir menggunakan aplikasi OSS dan sistem pelaporan LKPM yang terbaru.
• Kemudahan Kerja: Memiliki panduan praktis (Cheat Sheet) untuk menangani kasus-kasus unik dalam perizinan (misal: perubahan modal dasar, penutupan kantor cabang).
• Pemahaman Dampak Bisnis: Mengetahui bagaimana keputusan perizinan mempengaruhi proyeksi bisnis perusahaan.