MATERI BAHASAN

Implementasi PSAK 71 (Instrumen Keuangan)

• Konvergensi dengan IFRS 9.
• Klasifikasi dan Pengukuran Instrumen Keuangan:
  • Biaya Perolehan Amortisasi (Amortised Cost).
  • Nilai Wajar Melalui Laba Rugi (FVTPL).
  • Nilai Wajar Melalui Perubahan Ekuitas Lain (FVOCI).
• Model Penurunan Nilai (Impairment):
  • Peralihan dari Incurred Loss menjadi Expected Credit Loss (ECL) (Stage 1, 2, dan 3).
• Akuntansi Hedge (Penghimpunan) yang lebih luas.

Implementasi PSAK 72 (Pengukuran Nilai Wajar)

• Konvergensi dengan IFRS 13.
• Definisi Nilai Wajar (Fair Value): Harga yang akan diterima dalam suatu pengalihan teratur (orderly transaction).
• Hirarki Nilai Wajar (Fair Value Hierarchy):
  • Level 1: Input kuotasi pasar aktif (tidak disesuaikan).
  • Level 2: Input observasi selain harga kuotasi (menggunakan teknik valuasi).
  • Level 3: Input tidak observasi (unobservable inputs).
• Teknik Valuasi: Pendekatan Pasar, Pendekatan Pendapatan, dan Pendekatan Biaya.
• Highest and Best Use untuk aset non-keuangan.

Implementasi PSAK 73 (Sewa)

• Konvergensi dengan IFRS 16.
• Penghapusan klasifikasi sewa operasi dan sewa pembiayaan bagi Penyewa (Lessee).
• Model Hak Pakai (Right of Use – ROU) dan Liabilitas Sewa.
• Pengakuan beban sewa: Beban bunga atas liabilitas sewa + Beban penyusutan aset ROU.
• Pengecualian: Sewa jangka pendek dan aset bernilai rendah.
• Perlakuan bagi Pemberi Sewa (Lessor) (Cenderung sama dengan standar lama).

IMPLIKASI PPh (PAJAK PENGHASILAN)

Bagian ini mengkaji diskrepansi antara PSAK (Komersial) dan UU PPh (Fiskal).

Implikasi PPh pada PSAK 71 (Instrumen Keuangan)

1. Expected Credit Loss (ECL):
   • Akuntansi: CKPN dibentuk berdasarkan probabilitas (ECL) sebelum kerugian terjadi.
   • Pajak: Beban kerugian piutang tak tertagih secara umum baru boleh dikurangkan saat piutang tersebut dinyatakan macet berdasarkan syarat ketat (pasal 6 ayat (2) KUP dan Per-48/PJ/2010).
   • Dampak: Timbul selisih waktu (Temporary Difference). Beban ECL komersial ditambah kembali (fiskal positif), dan dikurangi saat piutang benar-benar dihapuskan bukuan (fiskal negatif).
2. Instrumen Keuangan pada FVTPL:
   • Akuntansi: Perubahan nilai wajar diakui di Laba Rugi.
   • Pajak: Keuntungan/kerugian kapital (capital gain/loss) umumnya tidak diakui sebelum direalisasi, kecuali untuk saham/efek yang diperdagangkan di Bursa Efek (diatur khusus).
   • Dampak: Fluktuasi nilai wajar yang belum terealisasi seringkali menyebabkan koreksi fiskal.

Implikasi PPh pada PSAK 72 (Nilai Wajar)

1. Penilaian Kembali Aset:
   • Akuntansi: Penyesuaian aset ke Nilai Wajar mengakui keuntungan/kerugian di Laba Rugi (OCI).
   • Pajak: Indonesia menganut asas Historical Cost pada perpajakan. Penilaian kembali (revaluasi) tidak mengubah basis pajak kecuali ada revaluasi khusus untuk tujuan pajak yang pernah dilakukan masa lalu.
   • Dampak: Keuntungan dari peningkatan nilai wajar (unrealized gain) harus ditambah kembali (fiskal positif) dan tidak boleh dikurangkan. Penyusutan fiskal tetap menggunakan nilai historis.

Implikasi PPh pada PSAK 73 (Sewa)

1. 1. Beban Sewa (Lessee):
      • Akuntansi: Beban terdiri dari bunga + penyusutan aset ROU.
      • Pajak: Umumnya, beban sewa operasi dibebankan berdasarkan pembayaran kas (cash basis) sesuai kontrak (sewajarnya) atau sesuai Pasal 6 ayat (1) huruf a K2 untuk sewa bangunan yang menjadi objek PPN.
      • Dampak:
        • Penyusutan Aset ROU: Penyusutan aset ROU diakuntansi sebagai beban komersial, namun bukan objek penyusutan fiskal (karena kepemilikan hak milik tidak berpindah ke penyewa). Harus ditambah kembali (fiskal positif).
        • Beban Bunga: Beban bunga yang timbul dari liabilitas sewa dapat diakui sebagai biaya bunga (bukan biaya sewa) sepanjang terkait dengan pengambilan utang, namun harus memenuhi ketentuan arm’s length dan aturan thin capitalization jika pihak berelasi.
        • Solusi: Perusahaan perlu memisahkan dalam laporan fiskal: Beban Sewa Kontrak = Dikurangkan. Penyusutan ROU & Bunga Imajiner = Ditambah Kembali.