MATERI BAHASAN

MODUL 1: Pendahuluan & Kerangka Umum Pembentukan Perda

1. Dasar Hukum Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (UU No. 12 Tahun 2011 & Permendagri 120/2018).
2. Asas dan Prinsip Pembentukan Peraturan Daerah (Azas Umum, Azas Khusus, dan Asas Pembentukan yang Baik).
3. Jenis dan Hierarki Produk Hukum Daerah (Perda, Perkada, Keputusan Kepala Daerah).
4. Posisi dan Hubungan Tumpang Tindih antara Produk Hukum Daerah, Pusat, dan Sejawat.

MODUL 2: Perencanaan Legislasi Daerah (Prolegda)

1. Konsepsi Prolegda sebagai alat manajemen legislasi.
2. Pengertian dan jenis Prolegda (Jangka Menengah & Jangka Pendek).
3. Mekanisme Penyusunan, Penetapan, dan Peninjauan Kembali Prolegda.
4. Prioritas Penyusunan Perda berdasarkan RPJMD dan kebutuhan mendesak.

MODUL 3: Teknik Penyusunan Naskah Akademik (Sisi Substansi)

1. Urgensi Naskah Akademik dalam Pembentukan Perda.
2. Unsur-Unsur Naskah Akademik:
   • Latar Belakang Kebutuhan Regulasi.
   • Pengaturan Terhadap Objek Pengaturan Saat Ini.
   • Teori/Ilmu/Doktrin yang Relevan.
   • Asas dan Prinsip.
   • Tujuan dan Sasaran Pengaturan.
   • Ruang Lingkup dan Substansi Pengaturan.
   • Analisis Dampak (Regulatory Impact Assessment): Dampak Ekonomi, Sosial, dan Hukum.
3. Praktik Menentukan Pokok-Pokok Pikiran (Pokir) menjadi Pasal-pasal.

MODUL 4: Teknik Penyusunan Rancangan Produk Hukum (Sisi Teknis)

1. Teknik Legislasi Formal:
   • Penamaan dan Jenis Rancangan.
   • Sistematika (Bab, Pasal, Ayat, Huruf, Bagian).
   • Preambule (Considerans) dan Dictum.
2. Teknik Penggunaan Bahasa:
   • Ciri-ciri Bahasa Hukum.
   • Penggunaan Kata dan Istilah.
   • Penulisan Angka, Tanda Baca, dan Singkatan.
3. Pengaturan Peralihan dan Penutup.
4. Penyusunan Penjelasan Resmi.

MODUL 5: Mekanisme Harmonisasi & Fasilitasi

1. Peran Organisasi Perangkat Daerah (OPD), Biro Hukum, dan Setda.
2. Proses Harmonisasi, Pembulatan, dan Pemantapan Konsepsi oleh Biro Hukum.
3. Pengajuan Fasilitasi ke Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri).
4. Evaluasi Rancangan Perda oleh Kemendagri (Hal-hal yang sering menjadi catatan evaluasi).

MODUL 6: Pembahasan & Pengesahan Bersama DPRD

1. Proses Penyampaian DPRD.
2. Pembahasan di Pansus/Alat Kelengkapan Dewan.
3. Strategi Penyusunan Pandangan Fraksi dan Jawaban Kepala Daerah.
4. Pengambilan Keputusan dalam Rapat Paripurna.
5. Mekanisme Penandatanganan dan Pengundangan.

MODUL 7: Aspek Partisipasi Masyarakat & Kebijakan Penghapusan Perda Lama

1. Teknik dan Metode Penggalian Aspirasi Masyarakat dalam Pembentukan Perda.
2. Publikasi Rancangan Peraturan secara Elektronik.
3. Evaluasi dan Pencabutan Peraturan Daerah yang sudah tidak relevan (Himpunan Perda).