Pelatihan

DESKRIPSI:

Sehubungan dengan telah ditetapkannya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2025 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang BUMN, terjadi perubahan fundamental terhadap lanskap hukum yang mengatur peran, struktur, dan tata kelola Badan Usaha Milik Negara. Perubahan regulasi ini membawa implikasi strategis yang memerlukan adaptasi segera dari seluruh jajaran pengelola BUMN.

Bimbingan Teknis (Bimtek) ini diselenggarakan sebagai respons terhadap kebutuhan tersebut untuk menyelaraskan pemahaman para stakeholder dengan regulasi terbaru. Kegiatan ini dirancang bukan hanya sebagai kajian teoretis, tetapi sebagai forum diskusi strategis untuk menguraikan bagaimana pasal-pasal baru dalam UU No. 1 Tahun 2025 diterjemahkan ke dalam praktik pengelolaan BUMN sehari-hari. Bimtek ini akan mengupas tuntas substansi perubahan, mulai dari aspek filosofis hingga teknis operasional, untuk memastikan bahwa BUMN tetap dapat berperan sebagai motor penggerak perekonomian nasional dengan tata kelola yang sesuai koridor hukum terbaru.

TUJUAN

Bimtek ini diselenggarakan dengan maksud untuk mencapai tujuan-tujuan strategis sebagai berikut:

1. Memberikan Pemahaman Komprehensif: Memastikan peserta memahami secara utuh substansi, latar belakang, dan ruang lingkup perubahan yang diatur dalam UU Nomor 1 Tahun 2025.
2. Mengkaji Kekuasaan Pengelolaan: Menjelaskan mekanisme baru terkait pembagian kewenangan antara Pemerintah sebagai pemegang saham dan organ BUMN dalam pengelolaan perusahaan.
3. Menyikapi Status Organ BUMN: Memberikan kejelasan mengenai status hukum, hak, kewajiban, dan kedudukan organ Direksi dan Dewan Pengawas/Direktorat sesuai regulasi baru.
4. Memahami Aspek Profitabilitas dan Risiko: Menguraikan ketentuan baru mengenai pencapaian keuntungan (profit) sebagai tujuan BUMN serta pengelolaan risiko dan kerugian yang mungkin terjadi.
5. Menstandarkan Prosedur Pembentukan Badan: Memberikan panduan teknis mengenai tata cara pembentukan, merger, akuisisi, atau pembubaran BUMN dan badan hukum lainnya di bawahnya.
6. Memperjelas Tanggung Jawab Organ: Menegaskan aspek akuntabilitas dan pertanggungjawaban organ pengelola BUMN untuk mencegah terjadinya maladministrasi dan penyimpangan.

Manfaat Kegiatan:

Bagi institusi dan peserta, kegiatan ini diharapkan memberikan manfaat sebagai berikut:

1. Bagi Peserta (Individu/Organ BUMN):

• Pembaruan Wawasan Regulasi: Peserta memiliki pengetahuan terkini (up-to-date) mengenai hukum BUMN, sehingga terhindar dari kesalahan interpretasi regulasi.
• Peningkatan Kapasitas Pengambilan Keputusan: Memfasilitasi para pengambil keputusan untuk membuat strategi bisnis yang legal dan efektif sesuai UU baru.
• Perlindungan Hukum: Memahami hak dan kewajiban secara detail melindungi organ BUMN dari risiko sengketa hukum di masa depan.

2. Bagi Perusahaan (BUMN):

• Tata Kelola yang Kuat (Good Corporate Governance): Implementasi regulasi baru akan memperkuat struktur tata kelola perusahaan menjadi lebih transparan dan akuntabel.
• Efisiensi Operasional: Dengan kejelasan status organ dan prosedur pembentukan badan, BUMN dapat mengoptimalkan struktur organisasinya secara lebih efisien.
• Kepastian Berusaha: Mengurangi risiko ambiguitas hukum dalam menjalankan operasional bisnis dan kerja sama strategis.