DESKRIPSI:

          Proses rekrutmen (pengadaan tenaga kerja) adalah gerbang utama dalam membangun produktivitas perusahaan sekaligus aspek kritis dalam perlindungan hak pekerja. Seiring dinamika pasar kerja dan kemajuan teknologi, Kementerian Ketenagakerjaan menerbitkan Surat Edaran (SE) Nomor M/6 Tahun 2025 sebagai pedoman baru untuk memastikan proses rekrutmen berlangsung secara adil, transparan, dan bebas dari praktik diskriminatif maupun tindak pidana perdagangan orang (TPPO).

          Kegiatan sosialisasi ini diselenggarakan untuk menjembatani kesenjangan pemahaman antara regulasi terbaru dengan praktik rekrutmen yang selama ini berjalan di lapangan. Melalui pendekatan partisipatif, kegiatan ini tidak hanya menyampaikan isi regulasi secara tekstual, tetapi juga menurunkannya menjadi langkah-langkah teknis operasional (Standard Operating Procedure/SOP) yang dapat langsung diterapkan oleh perusahaan. Kegiatan ini juga menekankan pentingnya pemanfaatan teknologi digital dan sistem informasi pasar kerja yang terintegrasi sesuai arahan pemerintah.

TUJUAN :

Sosialisasi dan implementasi ini dirancang untuk mencapai tujuan-tujuan strategis berikut:

1. Menyamakan Pemahaman Regulasi: Memastikan seluruh tim HR dan manajemen memahami secara benar substansi, urgensi, dan sanksi yang terkait dalam SE Menaker Nomor M/6 Tahun 2025.
2. Mencegah Praktik Diskriminasi: Mengarahkan perusahaan untuk menyusun standar rekrutmen yang objektif, menghapus bias berdasarkan suku, agama, ras, gender, maupun kondisi fisik, kecuali berkaitan dengan persyaratan kompetensi jabatan.
3. Transparansi Prosedural: Mewajibkan perusahaan untuk menerapkan mekanisme rekrutmen yang terbuka, mulai dari pengumuman lowongan, seleksi, hingga pengumuman hasil.
4. Penggunaan Sistem Resmi: Mendorong perusahaan untuk memanfaatkan layanan informasi pasar kerja resmi (seperti portal Kemnaker) sebagai kanal publikasi lowongan guna menjamin keabsahan dan perlindungan hukum.
5. Memitigasi Risiko Hukum: Mengurangi risiko sengketa industri, tuntutan hukum, maupun intervensi pemerintah akibat ketidakpatuhan terhadap prosedur rekrutmen yang berlaku.
6. Menyusun SOP Internal: Membantu perusahaan merevisi atau menyusun ulang SOP Rekrutmen yang selaras dengan regulasi terbaru.

MANFAAT :

Partisipasi dalam kegiatan ini akan memberikan manfaat signifikan bagi perusahaan maupun individu:

1. Bagi Perusahaan:

• Perlindungan Hukum (Legal Compliance): Perusahaan terhindar dari sanksi administratif maupun sanksi pidana akibat pelanggaran ketenagakerjaan dalam proses pengadaan tenaga kerja.
• Peningkatan Employer Branding: Menciptakan citra perusahaan yang profesional, inklusif, dan peduli hak asasi manusia, sehingga menarik talenta terbaik.
• Efisiensi Rekrutmen: Proses seleksi yang terstruktur dan sesuai standar akan mengurangi biaya turnover karyawan akibat kesalahan hiring di awal.
• Database Terpadu: Integrasi dengan sistem pemerintah memudahkan perusahaan dalam mengakses database pencari kerja yang telah terverifikasi.

1. Bagi Pekerja/Kandidat:

• Keadilan Kesempatan: Mendapatkan kesempatan yang sama untuk bekerja berdasarkan kompetensi dan merit sistem, bukan faktor subjektif.
• Perlindungan dari Penipuan: Mengurangi potensi terjadinya penipuan lowongan kerja (berkedok placement fee atau pungutan liar) karena prosesnya transparan dan terpantau.
• Kejelasan Kontrak: Memastikan penempatan pekerja sesuai dengan kontrak kerja dan standar yang dijanjikan selama proses rekrutmen.