DESKRIPSI:

Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (PBJP) merupakan salah satu pilar penting dalam tata kelola pemerintahan untuk mewujudkan pelayanan publik yang berkualitas. Ditetapkannya Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2025 sebagai Perubahan Kedua atas Perpres Nomor 16 Tahun 2018 menandai babak baru dalam ekosistem pengadaan nasional. Regulasi ini hadir merespons kebutuhan mendesak akan akselerasi digitalisasi, penyederhanaan prosedur, serta peningkatan peran Produk Dalam Negeri (PDN) dan Usaha Mikro, Kecil, dan Koperasi (UMK).

Kegiatan Implementasi ini diselenggarakan untuk memastikan transisi yang lancar dari regulasi lama kepada ketentuan baru. Fokus kegiatan tidak hanya pada pemahaman pasal demi pasal, tetapi lebih pada strategi penerapan di lapangan. Bagaimana Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), Pejabat Pengadaan, dan Kelompok Kerja (Pokja) UKPBJ dapat memanfaatkan fleksibilitas yang diberikan regulasi baru untuk mencapai efisiensi anggaran tanpa mengorbankan kualitas dan aspek kepatuhan hukum.

TUJUAN :

Kegiatan ini bertujuan untuk mencapai sasaran operasional dan strategis sebagai berikut:

1. Pemahaman Regulasi Terkini: Memberikan pemahaman utuh kepada para Aparatur Pengawasan Internal Pemerintah (APIP) dan Pelaku PBJ mengenai substansi perubahan yang diatur dalam Perpres No. 46 Tahun 2025 dibandingkan dengan regulasi sebelumnya.
2. Efektivitas Pengadaan Strategis: Mengoptimalkan pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa yang bernilai strategis bagi negera dengan pendekatan Value for Money.
3. Penguatan Digitalisasi: Memastikan peserta mampu mengoperasikan dan memanfaatkan sistem e-procurement terbaru yang diwajibkan atau diatur dalam perubahan regulasi ini.
4. Penyederhanaan Prosedur: Menyerap aspirasi mengenai kemudahan berusaha dengan menerapkan mekanisme self-assessment atau penyederhanaan dokumen untuk pengadaan di bawah nilai tertentu sesuai aturan baru.
5. Peningkatan TKDN dan UMKM: Mengimplementasikan strategi agar paket pengadaan lebih banyak terserap oleh produk dalam negeri dan pelaku usaha kecil sesuai target nasional yang diperkuat dalam Perpres baru.
6. Mitigasi Risiko Hukum: Menekan angka kesalahan prosedur yang berujung pada sanggahan, gugatan, maupun masalah hukum pidana korupsi melalui pemahaman koridor hukum terbaru.

MANFAAT :

Manfaat Kegiatan

Keikutsertaan dalam kegiatan ini memberikan multiplier effect bagi instansi pemerintah dan pemangku kepentingan:

Bagi Instansi Pemerintah (K/L/PD):

• Efisiensi Anggaran: Penghematan anggaran melalui metode pengadaan yang lebih efisien dan pemanfaatan e-katalog yang diperluas cakupannya.
• Percepatan Penyerapan Anggaran: Proses yang lebih sederhana dan jelas mempercepat timeline pelaksanaan pengadaan hingga tahap pembayaran.
• Tata Kelola yang Bersih: Menciptakan ekosistem pengadaan yang transparan dan akuntabel, mengurangi potensi KKN (Korupsi, Kolusi, Nepotisme).

Bagi Pelaku Usaha (Penyedia):

• Keadilan Berkompetisi: Menciptakan persaingan usaha yang sehat dan adil antara penyedia besar, menengah, dan kecil.
• Kepastian Hukum: Memberikan kepastian aturan main (rule of game) yang jelas dalam mengikuti tender/seleksi.
• Peluang Pasar: Peluang yang lebih besar bagi UMKM dan produsen lokal untuk memenangkan paket pengadaan pemerintah.