DESKRIPSI:

       Dalam rangka mendorong pertumbuhan industri nasional dan penguatan ekosistem ekonomi dalam negeri, pemerintah menerbitkan Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 35 Tahun 2025. Regulasi ini menjadi landasan baru bagi dunia usaha untuk membuktikan kesiapan dan kemampuannya dalam memproduksi barang/jasa tidak hanya dari sisi komposisi kandungan lokal (TKDN), tetapi juga dampak luas yang dirasakan oleh perekonomian nasional (BMP).

            Kegiatan ini diselenggarakan sebagai respons terhadap kebutuhan pelaku industri, pengadaan, dan lembaga surveyor (LSPro) untuk beradaptasi dengan standar sertifikasi terbaru. Fokus kegiatan bukan hanya pada kepatuhan administratif, tetapi pada bagaimana menyusun strategi manufaktur dan operasional perusahaan agar memenuhi standar value for money bagi Indonesia. Kegiatan ini akan membahas tuntas perubahan definisi, metodologi perhitungan, serta integrasi sistem pelaporan yang kini mengarah pada transparansi digital penuh.

TUJUAN :

Kegiatan ini dirancang untuk mencapai tujuan-tujuan strategis bagi pelaku usaha dan pemangku kepentingan:

1. Memahami Arah Kebijakan Baru: Memberikan pemahaman yang mendalam mengenai filosofi dan urgensi Permenperin No. 35 Tahun 2025 dalam konteks substitusi impor dan kedaulatan industri.
2. Ketepatan Sertifikasi (TKDN): Memastikan perusahaan dapat menghitung dan mendokumentasikan komposisi TKDN (Bahan Baku, Tenaga Kerja, Alat Produksi, dan Rekayasa Teknik) sesuai standar terbaru untuk menghindari klaim palsu atau kesalahan teknis.
3. Maksimalkasi Poin BMP (Bobot Manfaat Perusahaan): Membantu perusahaan menyusun strategi untuk memperoleh skor tinggi pada 4 pilar BMP (Kualitas, Daya Saing, Peningkatan Kapasitas, dan Kemitraan) guna memenangkan tender pengadaan.
4. Digitalisasi Proses Sertifikasi: Menyamakan pemahaman teknis mengenai pemanfaatan sistem informasi layanan purnajual online dan platform sertifikasi digital yang diwajibkan dalam regulasi baru.
5. Mitigasi Risiko Hukum: Mengantisipasi sanksi administratif dan pencabutan sertifikat akibat ketidaksesuaian data antara dokumen sertifikasi dengan realitas produksi di lapangan (post-certification audit).

MANFAAT :

Keikutsertaan dalam kegiatan ini memberikan keuntungan kompetitif (competitive advantage) yang nyata:

Bagi Perusahaan Industri/Produsen:

• Kemenangan Tender (Price Preference): Memiliki sertifikat TKDN/BMP yang valid membuka peluang menang proyek lelang dengan preferensi harga 25% (atau sesuai batasan ketentuan terbaru) serta post qualification yang mudah.
• Efisiensi Operasional: Memaksimalkan pemanfaatan bahan baku lokal dan tenaga kerja dalam negeri yang dapat menekan biaya impor.
• Kepercayaan Stakeholder: Meningkatkan citra perusahaan sebagai penggerak industri nasional yang berkelanjutan dan bertanggung jawab.
• Perluasan Pasar: Kelayakan produk untuk dipasukkan ke dalam Katalog Elektronik (e-Katalog) maupun daftar produk prioritas nasional.

Bagi Pengguna Jasa/PPU:

• Kualitas Terjamin: Mendapatkan barang/jasa dengan kualitas yang tidak hanya murah, tetapi juga memiliki manfaat luas bagi ekonomi nasional.
• Pengadaan Lebih Cepat: Memudahkan proses verifikasi dan klarifikasi dokumen TKDN/BMP pada saat tahapan pengadaan barang/jasa pemerintah.