DESKRIPSI:

    Perkembangan kejahatan keuangan global, pencucian uang, pendanaan terorisme, serta pendanaan proliferasi senjata pemusnah massal menempatkan Lembaga Jasa Keuangan (LJK) pada posisi risiko hukum dan reputasi yang semakin tinggi. Merespons hal tersebut, Otoritas Jasa Keuangan menerbitkan SEOJK 16/SEOJK.07/2025 yang memperkuat kewajiban penerapan Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme (APU–PPT) sekaligus menegaskan kewajiban Pencegahan Pendanaan Proliferasi Senjata Pemusnah Massal (PPPSPM).Pelatihan ini dirancang untuk memberikan pemahaman komprehensif dan praktis mengenai kewajiban APU–PPT dan PPPSPM berdasarkan SEOJK terbaru, yang berlaku lintas sektor meliputi perbankan, asuransi, multifinance/leasing, dana pensiun, perusahaan pembiayaan, sekuritas, fintech, P2P lending, hingga pedagang aset keuangan digital.Tidak hanya membahas aspek kepatuhan formal, pelatihan ini juga menekankan risiko nyata, potensi sanksi OJK, serta tanggung jawab pribadi Direksi dan Komisaris, sehingga peserta mampu memastikan penerapan APU–PPT dan PPPSPM berjalan efektif, terdokumentasi, dan selaras dengan prinsip tata kelola yang baik.Melalui kombinasi pemaparan regulasi, pembahasan praktik lintas sektor, studi kasus, serta penyusunan checklist implementasi, peserta diharapkan mampu menghindari temuan pengawasan, sanksi administratif, maupun risiko pidana, sekaligus memperkuat sistem pengendalian internal dan perlindungan institusi

TUJUAN :

• Memahami substansi dan implikasi SEOJK 16/SEOJK.07/2025
• Meningkatkan kepatuhan APU–PPT dan PPPSPM pada seluruh LJK
• Memperkuat peran Direksi, Komisaris, dan fungsi pengawasan
• Mengurangi risiko sanksi, pelanggaran, dan kerugian reputas

MANFAAT :

Partisipasi dalam pelatihan ini memberikan keuntungan strategis bagi individu dan Lembaga Jasa Keuangan:

Bagi Peserta (Unit Kepatuhan, Manajemen, & Pejabat Terkait)

• Update Kapasitas Kompetensi: Menjadi salah satu SDM yang paling up-to-date dalam memahami regulasi terbaru dan isu spesifik PPPSPM yang masih baru bagi banyak kalangan.
• Perlindungan Profesional: Memahami batasan tanggung jawab dengan jelas, sehingga dapat bekerja sesuai SOP dan melindungi diri dari risiko sanksi personal akibat kelalaian.
• Insight Strategis: Mendapatkan pemahaman yang lebih dalam tentang bagaimana keputusan Dewan Direksi mempengaruhi operasional kepatihan di level lapangan.

Bagi Lembaga Jasa Keuangan (Institusi)

• Perlindungan Institusi (Institutional Shielding):
  • Mengurangi risiko LJK dijadikan sarana kejahatan (TCBs – Transaksi Kejahatan Lainnya), khususnya pendanaan senjata pemusnah massal yang berdampak pada keamanan nasional dan global.
  • Menghindari sanksi administratif berat dari OJK, pembekuan kegiatan usaha, atau pencabutan izin akibat ketidakpatuhan.
• Penguatan Tata Kelola & Reputasi:
  • Menunjukkan komitmen serius pimpinan (Top Management Commitment) dalam menjaga integritas dan transparansi.
  • Meningkatkan kepercayaan (trust) regulator, nasabah, dan mitra global (correspondent banks) karena LJK dianggap memiliki standar kepatuhan internasional yang tinggi (FATF Standards).
• Efisiensi Operasional:
  • Mencegah kerugian finansial akibat frozen asset yang dilakukan regulator karena terkait transaksi kriminal.
  • Memiliki sistem deteksi dini yang lebih efektif sehingga biaya remidiasi pasca-pelanggaran dapat diminimalkan.