DESKRIPSI:

     Gratifikasi seringkali menjadi “pintu masuk” bagi tindak pidana korupsi di lingkungan korporasi. Bagi BUMN dan BUMD, risiko ini sangat tinggi mengingat luasnya interaksi dengan pihak ketiga, vendor, dan pemangku kepentingan dalam penyelenggaraan usaha. Untuk mengantisipasi hal tersebut, diperlukan pendekatan yang tidak hanya reaktif (penindakan), tetapi juga proaktif (pencegahan) melalui sistem pengendalian yang efektif.

           Kegiatan ini menghadirkan perspektif baru dalam menangani gratifikasi dengan menggabungkan pemahaman regulasi, strategi manajemen risiko, dan inovasi teknologi digital. Fokus kegiatan adalah bagaimana menciptakan ekosistem bersih di BUMN/BUMD melalui penerapan Whistleblowing System (WBS) yang canggih, digitalisasi pelaporan, dan pembentukan Unit Pengendalian Gratifikasi (UPG) yang responsif. Kegiatan ini akan mengupas strategi praktis agar karyawan dapat membedakan antara “suap” dan “tanda kasih”, serta langkah-langkah teknis dalam melaporkan gratifikasi kepada KPK.

TUJUAN :

Bimbingan Teknis ini bertujuan untuk mencapai sasaran berikut:

1. Menyeragamkan Pemahaman Regulasi: Memberikan pemahaman yang tegas terkait batasan hukum gratifikasi berdasarkan UU Tipikor dan PP No. 70 Tahun 2020, serta aturan internal BUMN/BUMD.
2. Memperkuat Unit Pengendalian Gratifikasi (UPG): Membekali petugas UPG dan Satuan Pengawas Internal (SPI) dengan strategi optimal untuk menerima, memverifikasi, dan melaporkan gratifikasi.
3. Mengadopsi Inovasi Digital: Mendorong penggunaan platform digital/aplikasi internal untuk sistem pelaporan gratifikasi yang transparan, aman, dan akuntabel (paperless).
4. Membangun Budaya Anti-Korupsi: Menanamkan integritas dan keberanian karyawan untuk menolak gratifikasi serta melaporkan potensi pelanggaran tanpa rasa takut (Whistleblowing).
5. Perlindungan Hukum: Menjelaskan mekanisme perlindungan bagi pelapor dan penerima gratifikasi yang melapor sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
6. Optimisasi Aset Hasil Gratifikasi: Memberikan pemahaman mengenai alur penanganan gratifikasi yang tidak ditolak namun diterima negara untuk kepentingan perusahaan atau pendidikan.

MANFAAT :

Partisipasi dalam kegiatan ini akan memberikan dampak positif bagi perusahaan maupun individu:

Bagi Perusahaan (BUMN/BUMD):

• Zero Corruption Zone: Menciptakan lingkungan kerja yang bersih dan bebas dari praktek suap menyuap.
• Hindari Sanksi Hukum: Melindungi korporasi dari sanksi administratif, hukuman pidana, maupun sanksi pembatalan proyek akibat praktik gratifikasi yang tidak dilaporkan.
• Reputasi dan Trust: Meningkatkan kepercayaan investor, masyarakat, dan pemerintah terhadap tata kelola perusahaan yang transparan (Good Corporate Governance).
• Efisiensi Biaya: Mencegah biaya siluman atau pembengkakan proyek yang seringkali bermuara dari gratifikasi.

Bagi Peserta (Direksi, Pejabat, Karyawan):

• Kekebalan Hukum (Immunity): Memberikan rasa aman bagi pejabat/karyawan karena telah mematuhi kewajiban hukum untuk melaporkan gratifikasi.
• Klarifikasi Etika: Memberikan panduan jelas tentang apa yang boleh dan tidak boleh diterima dalam interaksi bisnis sehari-hari.
• Kompetensi Manajemen Risiko: Meningkatkan kemampuan dalam mengidentifikasi risiko suap dalam rantai pasok dan proyek.