DESKRIPSI:

       Pengadaan Barang dan Jasa (PBJ) merupakan sektor yang paling rentan terhadap tindak pidana korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN). Tingginya angka kasus korupsi yang menjerat Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), Pejabat Pengadaan, dan anggota Pokja menunjukkan perlunya pendekatan baru dalam pengawasan dan penanganan sengketa. Kegiatan ini menggabungkan dua aspek penting: Probity Audit (Audit Integritas) sebagai instrumen pencegahan dan deteksi dini, serta Litigasi Korupsi sebagai strategi pertahanan hukum ketika berhadapan dengan proses hukum pidana.

         Kegiatan ini dirancang untuk memberikan pemahaman mendalam kepada peserta mengenai bagaimana mengidentifikasi potensi kebocoran dan penyimpangan melalui audit integritas sebelum kasus bergulir ke ranah pidana. Selain itu, kegiatan ini juga akan memberikan bekal teknis mengenai proses litigasi, mulai dari penyidikan, persidangan, hingga strategi pembuktian di pengadilan, sehingga para pelaksana pengadaan dapat bekerja dengan keyakinan penuh dan terhindar dari jebakan hukum.

TUJUAN :

Bimtek ini bertujuan untuk mencapai sasaran strategis dan operasional sebagai berikut:

1. Memahami Konsep Probity Audit: Memberikan pemahaman bahwa audit pengadaan tidak hanya fokus pada keuangan (financial audit), tetapi juga pada aspek kepatuhan, kewajaran (fairness), dan moralitas (integrity).
2. Deteksi Dini Penyimpangan: Melatih peserta untuk mengenali indikasi kecurangan (red flags) dalam dokumen pengadaan, proses pemilihan penyedia, dan pelaksanaan kontrak.
3. Penguatan Dokumen Pertanggungjawaban: Menyusun sistem dokumentasi yang “tahan banting” di pengadilan sebagai alat bukti yang sah dan kuat dalam menghadapi litigasi.
4. Kesiapan Menghadapi Litigasi: Memberikan pemetaan risiko hukum dan strategi pemberian keterangan yang benar saat diperiksa oleh penyidik (KPK, Kejaksaan, atau Polisi).
5. Membangun Pertahanan Hukum (Legal Defensive): Membentuk pola pikir presisi dan berhati-hati (due prudence) bagi para pelaksana proyek.
6. Mewujudkan Zero Litigation: Menciptakan ekosistem PBJ yang bersih melalui pencegahan dini yang efektif agar kasus tidak sampai bergulir ke meja hijau.

MANFAAT :

Keikutsertaan dalam kegiatan ini memberikan perlindungan dan kepastian bagi institusi maupun individu:

Bagi Institusi (Kementerian/Lembaga/BUMN/BUMD):

• Perlindungan Aset Negara: Mengurangi potensi kerugian keuangan negara akibat markup harga atau pekerjaan fiktif melalui deteksi audit yang tajam.
• Peningkatan Kualitas Pengadaan: Menghasilkan proses pengadaan yang transparan, akuntabel, dan dapat dipertanggungjawabkan (Clean Governance).
• Keluarga Beban Biaya: Mengurangi biaya tinggi yang timbul jika perusahaan terlibat dalam proses litigasi jangka panjang.

Bagi Pejabat/Pejabat Pelaksana (PPK/Pokja/Penyedia):

• Asuransi Hukum (Legal Shield): Memiliki standar kerja yang benar sebagai tameng (shield) dari potensi kriminalisasi atau kesalahan prosedural.
• Rasa Aaman Bekerja: Meningkatkan kepercayaan diri pengambil keputusan dalam menyusun HPS, menentukan pemenang, dan menandatangani kontrak.
• Kemampuan Bertahan: Mengetahui hak dan kewajiban hukum saat dihadapkan pada pemeriksaan kasus.