MATERI BAHASAN

SESI 1: Kebijakan Nasional & Kerangka Hukum KSD-KSDK

• Pemaparan: Dasar hukum pembentukan kerjasama daerah (UU 23/2014 jo UU 9/2015 dan Permendagri 22/2020).
• Fokus Strategi:
  • Asas Umum Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dalam kerjasama.
  • Perbedaan mendasar antara KSD (Daerah dengan Daerah) dan KSDK (Daerah dengan Pihak Ketiga).
  • Prinsip Reciprocity (Saling Menguntungkan) dan ToT (Transfer of Technology/Manajemen).

SESI 2: Inisiatif & Kewajiban Kajian Kelayakan

• Pemaparan: Tahapan awal kerjasama dan pentingnya kajian akademis/praktis.
• Fokus Strategi:
  • Sumber inisiatif kerjasama (Dari Daerah, Pusat, atau Masyarakat).
  • Kajian Kelayakan (Studi Kelayakan): Teknik menyusun analisis 5 (lima) aspek:
    • Aspek Hukum (Legalitas kepemilikan/otoritas).
    • Aspek Ekonomi (Dampak multiplier effect).
    • Aspek Keuangan (Cash flow daerah, proyeksi ROI/NPV).
    • Aspek Teknis (Ketersediaan SDM dan Infrastruktur).
    • Aspek Lingkungan (AMDAL/UKL-UPL).
  • Peran Tim Pembahas Kerja Sama.

SESI 3: Bentuk-Bentuk Kerja Sama Daerah

• Pemaparan: Variasi skema kerjasama yang dapat dipilih.
• Fokus Strategi:
  • Pemberian dan Pemanfaatan: Penyediaan barang/jasa dan pemanfaatan aset daerah.
  • Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan: Tumpang tindih atau pengambilalihan urusan tertentu.
  • Penugasan Kepada Pihak Ketiga: Dalam bentuk BOT (Build Operate Transfer), BOO (Build Own Operate), atau KSO (Kerja Sama Operasi).
  • Studi Kasus: Kerjasama Sampah, Air Bersih, Pelayanan Kesehatan, dan Pengelolaan Aset.

SESI 4: Mekanisme & Prosedur Penyusunan Perjanjian (MoU & PKS)

• Pemaparan: Teknik legislasi dalam perjanjian kerjasama antar entitas.
• Fokus Strategi:
  • Struktur dan Unsur Notulen Kesepakatan (MoU) sebagai dasar intensif.
  • Struktur dan Unsur Perjanjian Kerja Sama (PKS) sebagai dokumen binding.
  • Klausul Kritis dalam PKS: Hak dan Kewajiban, Jangka Waktu, Pembagian Keuntungan, Standar Pelayanan Minimal, dan Penyelesaian Sengketa.
  • Pengesahan oleh Kepala Daerah dan Pencabutan Otomatis (Sunset Clause).

SESI 5: Pembentukan Badan Kerja Sama dan Pengelolaan Keuangan

• Pemaparan: Organisasi pengelola kerjasama dan skema pendanaan.
• Fokus Strategi:
  • Pembentukan Badan Kerja Sama (jika diperlukan) berbentuk Unit Kerja, Perusahaan Daerah (BUMD), atau Badan Layanan Umum Daerah (BLUD).
  • Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Kerjasama (Integrasi dengan APBD).
  • Audit kerjasama oleh BPK dan Inspektorat.

SESI 6: Pengawasan, Evaluasi & Penyelesaian Sengketa

• Pemaparan: Mekanisme pengendalian dan exit strategy.
• Fokus Strategi:
  • Peran DPRD dalam mengawasi pelaksanaan kerjasama.
  • Mekanisme Evaluasi Berkala (Tahunan atau Akhir Masa Berlaku).
  • Jenis Sengketa: Sengketa Batas Wilayah, Sengketa Kewenangan, atau Sengketa Perjanjian.
  • Tahapan Penyelesaian: Negosiasi -> Mediasi -> Arbitrase/Pengadilan.

SESI 7: Studi Kasus & Workshop

• Pemaparan: Analisis mendalam kasus nyata.
• Fokus Strategi:
  • Best Practice: Kerjasama antar daerah yang sukses meningkatkan PAD dan Pelayanan.
  • Lesson Learned: Kasus gagal bayar atau sengketa hukum akibat kelalaian Kajian Kelayakan.
  • Simulasi: Penyusunan draft PKS sederhana untuk studi kasus tertentu.